Considerations To Know About intelijen indonesia
Considerations To Know About intelijen indonesia
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
Still left radical groups: whoever has a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
Similarly, the Omnibus Work Generation Legislation also restrictions the groups of communities involved in the preparation with the AMDAL. The revised Write-up 26 (2) no more acknowledges the participation of environmentalists and various pertinent communities while in the AMDAL organization/activity approach, since it strictly lets just the involvement of your ‘instantly afflicted communities’.
One more challenge is the sectoral rivalry amongst the armed service, police, and strategic intelligence solutions, all of which can be oriented toward inside stability threats and domestic intelligence functions. Domestic threats form informasi lebih lanjut a contested operational domain, a ‘grey’ zones of protection, stability, and intelligence threats.
It lacked, even so, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for discussion in parliament would've the same legitimacy as intelligence organizations and functions undertaken under authoritarian rule.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
[13] Yet another version states the 17 Oct incident [as the main open up conflict between the military and civilian politicians] was brought on by a session of your Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
, usually shortened as “Ormas” and sometimes loosely translated as “Mass Organizations”) was set up by the Suharto administration to regulate civil Culture, together with other legislation within a package deal referred to as the “Political Legislation Package of 1985.” The thought of “societal Business” introduced by this law was intended to build 1 organizational status for every type of pursuits – exercise, occupation, operate or faith – to make sure that It will be much easier for your routine to manage them.
g., by forced taking of individuals’s land and destruction from the setting and forests ‘escorted’ by armed forces and intelligence businesses.
2. In February 2018, Home Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation targeted at screening exploration assignments which were deemed to obtain “damaging impacts” around the region within an about-face that came only several hours just after he had defended the regulation. Issued on January seventeen, 2018, House Ministry Regulation No. three/2018 on the investigation information and facts letter (SKP) permitted authorities to evaluate the “possible destructive impacts” of a selected exploration challenge, a mechanism that resembled the Environmental Effect Assessment (Amdal) need for companies that might damage the atmosphere.
“While using the enactment of the Regulation, the authority from the minister, head of institution, or Regional Governing administration that has been stipulated from the law to carry out or type legal guidelines and laws
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty solving malah asik menjadi trouble taking.