5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
Blog Article
“The return” of the President’s whole Command in excess of BIN has brought back again Recollections and problems concerning the possible for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political pursuits. Especially in the midst of the present momentum from the Covid-19 pandemic, where the President has the authority to get fast, unpopular, and emergency political and policy actions, including the deployment of army and intelligence forces to assist attempts to cope with the threat of the Covid-19 pandemic.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.
The Condition Intelligence Regulation was finally issued at the conclusion of 2011, 12 years following the reform started off. This legislation, adopted Due to this fact, among the other motives, of your force once the murder of human rights activist Munir, is in truth ahead-oriented and should lead for the results of intelligence reform, stopping the repetition and tradition of authoritarian intelligence from the style of the Orde Baru
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang shopper juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
It is possible that a decree issued from the minister to prohibit or dissolve a corporation might be challenged within the Condition Administrative Court (PTUN).
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
While using the existence of the Law, intelligence posture, organization and functions are mirrored and may be monitored by the public and parliament. The endeavor that awaits Sooner or later is usually to supervise the implementation of this legislation, which include analyzing the reform means of BIN and intelligence corporations in the ministerial and institutional amount (together with while in the armed service and law enforcement) so which they operate in compliance with existing lawful provisions.
g., by pressured taking of men and women’s land and destruction of your environment and forests ‘escorted’ by army and intelligence organizations.
The Legislation on Foundations and appropriate polices outline a set of policies relating to foundations established by overseas men and women or entities. Di Sini The Regulation mandates a minimum amount contribution to the foundation’s assets of 100 million IDR (USD 10,000). For registration, the minimum amount contribution has to be documented, the international particular person/entity will have to provide identification, and there should be a statement that the inspiration will not be detrimental towards the Indonesian society, nation and nation.
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world-wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Qualified, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
BIN mendapatkan wewenang dan tanggung jawab dalam menangani Covid-19 untuk menjamin keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan keamanan nasional.